NURHIDAYAH, NURHIDAYAH (2016) IMPLIKASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT (PUGaR) TERHADAP HASIL PRODUKSI GARAM RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON. Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text Skripsi NURHIDAYAH_abstrak.pdf Download (2MB)
	Text Skripsi NURHIDAYAH_bab 1.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih menghadapi banyak kendala dalam mengoptimalkannya, termasuk pemanfaatan air laut sebagai bahan baku garam (salah satu jenis sumberdaya non hayati kelautan). Besarnya potensi produksi dan kebutuhan garam menempatkan garam sebagai komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Berawal dari pertanian di ladang-ladang garam secara tradisional menggunakan teknologi hasil warisan pendahulunya serta hasil produksi dan kualitas garam yang masih rendah. Kondisi perekonomian dan pendapatan petambak garam tergolong rendah. Pelaksanaan kebijakan PUGaR di Kabupaten Cirebon menggunakan prinsip bottom-up. Pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan tetapi masih terdapat permasalahan di bagian pendampingan yang menyamaratakan teknis pembuatan garam dan terlambatnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima petambak. Pengurus kebijakan PUGaR di Kabupaten Cirebon sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bantuan modal produksi, kualitas dan kuantitas garam dirasakan oleh petambak garam dengan adanya pembinaan, pendampingan serta dukungan peralatan yang modern dalam menghasilkan produksi garam. Kebijakan PUGaR yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat menimbulkan dampak sesuai dengan tujuan pengentasan kemiskinan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sebagai bentuk representasi dari tujuan nasional bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan serta pertumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan. Tujuan penelitian adalah: 1) Mengetahui pelaksanaan kebijakan PNPM PUGaR yang mampu memperdayakan petambak garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 2) Mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan Kebijakan PNPM PUGaR terhadap hasil produksi petambak garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2016, bertempat di Kabupaten Cirebon dengan sampel yang diambil 2 Kecamatan yaitu Pangenan dan Kapetakan. Metode penelitian menggunakan deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian deskriptif ini bersifat umum dan relatif menyeluruh dari hasil yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dihimpun untuk mereduksi data, menyajikan data sampai pengambilan kesipulan secara deskriptif dengan dibantu tabel dan gambar untuk memperjelas. Data-data tersebut sebagai landasan untuk menyusun dan membandingkan dari literatur yang terkait tentang Implikasi Kebijakan Program PUGaR terhadap hasil produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Proses pelaksanaan kebijakan PNPM PUGaR dengan prinsip bottom-up sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Kapetakan dan Pangenan, Kabupaten Cirebon, petambak garam merasakan partisipasi dan keterlibatannya dalam pelaksanaan kebijakan PNPM PUGaR. Partisipasi kelompok sasaran kebijakan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan meliputi: sosialisasi di masyarakat, pertemuan/rembug kesiapan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pengorganisasian masyarakat dan pembentukan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Perlaksanaan kegiatan dimulai dengan Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) dan proposal, untuk mengajukan bantuan dengan merinci kebutuhan yang diperlukan setiap kelompok yang didampingi oleh tenaga pendamping. Pendampingan, pelatihan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara intensif oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Tenaga Pendamping Teknis dan Perangkat Desa. Kebijakan PNPM PUGaR membuat petambak garam lebih terberdaya terbukti dengan peningkatan produksi dan kualitias garam yang meningkat setelah adanya kebijakan ini. Peningkatan produksi di Kecamatan Pangenan dan Kapetakan mengalami kenaikan dari 2010 ke 2015 sebesar ±47% ton/ha, dengan peningkatan kualitas produksi (KP) 1 dan 2, dimana hal tersebut mempengaruhi harga garam rata-rata ±Rp.238. Hal tersebut dipengaruhi karena petambak garam menggunakan peralatan yang modern seperti geoisolator dan teknologi ulir filter (TUF), serta peralatan lain yang menunjang petambak dalam menghasilkan produksi garam. Selain peralatan, bantuan infrastruktur seperti gudang, saluran air atau jalan setapak memudahkan petambak dalam meningkatkan usaha garam yang mampu mensejahteraan. Kesimpulan pada penelitian kebijakan PNPM PUGaR di Kabupaten Cirebon berjalan dengan baik, dengan diimplementasikan melalui 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan Kebijakan PNPM PUGaR di Kabupaten Cirebon menimbulkan dampak positif dan negatif bagi keberadaan petambak garam, sebagai berikut: (a) Dampak Positif: 1) Bantuan modal produksi garam, 2) Peningkatan produktivitas garam, 3) Peningkatan kualitas garam, 4) Petambak lebih fokus terhadap pekerjaan sebagai petambak garam, 5) Petambak garam sudah tidak dipermainkan tengkulak garam, 6) Peralatan petambak garam lebih modern, 7) Terciptanya kerukunan petambak garam, (b) Dampak Negatif: 1) Kecemburuan sosial antar petambak garam, 2) Petambak garam terlalu mengandalkan BLM kebijakan PNPM PUGaR. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk: 1) Bagi Pemerintah: a) Kebijakan PNPM PUGaR yang diberikan pemerintah dapat dilaksanakan sampai petambak garam benar-benar terberdaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemberian BLM hendaknya tepat waktu. b) Perlunya pengembangan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas petambak garam untuk meningkatkan pendapatan. 2)Aktor atau Pelaksana kebijakan PNPM PUGaR: a) Pendampingan tidak hanyaberdasarkan pada teori saja tetapi praktiknya kurang, serta tidak menyamakanpermasalahan teknis pembuatan garam karena masing-masing petambak memilikimasalah yang berbeda-beda. 3) Petambak garam: a) Penerima kebijakan seharusnyasaling memahami tanpa adanya sifat cemburu satu dengan yang lain. b) Petambakgaram hendaknya tidak bergantung dan mengandalkan BLM dari pemerintahsehingga apabila bantuan terlambat cair maka perpengaruh terhadap produksi yangdihasilkan tidak maksimal.

Actions (login required)

View Item