AL FAZRY, BIMO (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan). Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text Bimo Al Fazry - 211200006 - bab 1.pdf Download (583kB)
	Text Bimo Al Fazry - 211200006 - abstrak.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelantaran anak pasca perceraian merupakan pelanggaran serius terhadap hakhak anak yang belum mendapat perlindungan hukum yang efektif di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasinya masih lemah dan belum optimal. Anak-anak korban perceraian seringkali kehilangan hak atas nafkah, perhatian, dan pendidikan yang menjadi kewajiban orang tua setelah perceraian. Kasus gugatan anak terhadap ayah kandung di Salatiga serta Putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN Bintuhan menjadi contoh nyata lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum pidana mampu menjamin keadilan serta perlindungan bagi anak-anak korban penelantaran oleh orang tua pasca perceraian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (library research) untuk menelaah norma dan kaidah hukum yang berlaku terkait penelantaran anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, terutama Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bintuhan sebagai bahan hukum primer. Data sekunder berupa Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta literatur akademik dan jurnal hukum juga dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengolah dan menafsirkan data secara sistematis dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak telah dilakukan berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih bersifat reaktif dan belum optimal. Penegakan hukum baru dilakukan setelah dampak penelantaran terjadi, mencerminkan lemahnya struktur, substansi, dan budaya hukum. Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian masih bersifat formal dan normatif, belum diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif serta keterlibatan lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, pengawasan yang lebih ketat, serta keterlibatan aktif berbagai pihak agar hak anak benar-benar terlindungi secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item