RIFKY, HAIKAL (2025) REFORMASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KUBU RAYA (STUDI KASUS REKOMENDASI OMBUDSMAN RI NO.04/RM/03.01/X/2024). Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text BAB I Skripsi_Haikal Rifky_211200027.pdf Download (295kB)
	Text Cover Skripsi_Haikal Rifky_211200027.pdf Download (1MB)

Abstract

Reformasi sistem pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan fokus implementasi Rekomendasi Ombudsman RI No.04/RM/03.01/X/2024 terkait dugaan maladministrasi dalam pengukuran ulang tanah (SHM No.3714/Kuala Dua), yang mencerminkan penundaan berlarut, ketidakpatuhan procedural dan kurangnya transparansi sehingga memengaruhi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk reformasi pelayanan publik untuk mengoptimalkan proses pengukuran ulang tanah dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi rekomendasi Ombudsman. metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengintegrasikan analisis dokumen resmi (rekomendasi Ombudsman dan laporan audit kementrian ATR/BPN) dengan pendekatan normative dan sosiologis untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap UU No.37 Tahun 2008 dan UU No.25 Tahun 2009 serta dinamika sosial pelayanan publik. Berdasarkan teori pelayanan publik teori penegakan hukum (struktur,subtansi,budaya hukum) dan konsep maladministrasi, peneliti menemukan bahwa reformasi pelayanan memerlukan digitalisasi sistem, pelatihan SDM, standarisasi prosedur dan kordinasi antarinstansi untuk mengatasi hambatan seperti intervensi politik, ketidakpatuhan SOP dan lemahnya pengawasan internal.Penguatan peran Ombudsman dan sanksi administratif diperlukan untuk memastikan pelayanan yang transparan, akuntabel,dan tepat waktu, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Actions (login required)

View Item