Winaryo, Tri (2021) TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBELAAN PAKSA DALAM ANCAMAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. : 1002/Pid.B/2008/PN. Smg.). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA.

	Text SKRIPSI TRI WINARYO_Abtsrak.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI TRI WINARYO bab 1.pdf Download (649kB)

Abstract

Dalam kasus penganiayaan yang terjadi merupakan akibat dari perselisihan antara terdakwa dan korban, hingga berujung penyerangan yang mengakibatkan tewasnya korban, yang diduga akibat perbuatan terdakwa. Namun dalam persidangan hakim melepaskan terdakwa dari setiap tuntutan karena dianggap bahwa perbutan terdakwa merupakan pembelaan paksa, meskipun perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan, dan bagaimana kepastian hukum bagi pelaku. Untuk menjawab apa unsur pidana yang mendasari perbuatan terdakwa dan bagaimana hakim dapat memberikan putusan lepas meskipun terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi mendalam terhadap perkara Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN. Smg. Dengan pendekatan normatif yuridis cash law, sumber bahan hukum yang telah penulis peroleh, kemudian di analisis dan diolah dengan secara mendalam baik sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder untuk menentukan penjelasan, kesimpulan-kesimpulan yang nantinya akan di jabarkan dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ada memiliki sebuah niat untuk melakukan penyerangan, justru korban dan kawan-kawanya yang melakukan penyerangan terlebih dahulu, dan perbuatan terdakwa merupakan pembelaan paksa terhadap acaman nyawa keluarga dan diri sendiri. Hal ini yang membuat hakim mengambil keputusan melepaskan terdakwa dari semua tuntutan dengan dasar hukum pada pasal 49 KUHP bahwa pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum. Sehingga kepastian hukum yang di peroleh terdakwa bebas dari tuntutan dengan alasan perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa yang haruss dilakukan.

Actions (login required)

View Item