Suriadiningrat, Sendee Theresia (2022) Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Potret pada Merek Terdaftar (Analisa Putusan Kasasi Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA.

	Text Skripsi-Sendee-181200002 - abstrak.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi-Sendee-181200002 - BAB 1.pdf Download (1MB)

Abstract

Perlindungan Hukum dalam ruang lingkup Hak Cipta pada dasarnya mencakup perlindungan terhadap 2 (dua) hak pokok yaitu, Hak Moral dan Hak Ekonomi. Tujuannya agar ada pembatasan-pembatasan sehingga siapapun tidak bisa menggunakan Karya Cipta orang lain secara komersial dan tanpa ijin dari Pencipta maupun Ahli Warisnya. Seperti kasus penggunaan Potret Ny. Meneer dalam Merek terdaftar yang tanpa ijin tertulis dari Ahli Waris. Menjadi suatu polemik karena Potret yang menjadi objek sengketa termuat dalam suatu Merek terdaftar, sehingga melahirkan perdebatan apakah perlindungan hukum atas Potret tetap berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, ataukah Hak Eksklusif atas Potret tersebut telah hilang karena perlindungannya masuk kedalam ruang lingkup Hak Merek. Potret dan Merek sama-sama menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, namun prinsip perlindungan hukum keduanya berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, serta melakukan wawancara kepada sumber terkait. Pendekatan yang Penulis gunakan ialah studi kasus yang berangkat dari Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg jo. Putusan inkrah Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum atas Potret dalam Merek Terdaftar tetap berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang menganut prinsip Automatic Protection, sehingga Hak Eksklusif Pencipta maupun Ahli Warisnya tidak akan hilang. Namun pada Putusan kasus diatas, Hakim dalam pertimbangannya menentukan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara a quo tidak menggunakan prinsip Hak Cipta, tetapi justu mengacu pada ruang lingkup perlindungan hukum Merek serta menggunakan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Sehingga, Putusan Hakim pada perkara tersebut tidak memberikan perlindungan hukum secara komprehensif kepada Ahli Waris dari Nyonya Meneer.

Actions (login required)

View Item