Marcelia, Claretta Fiona (2022) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS NO. 518/PID.SUS/2021/PN.BKS). Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)

Abstract

Anak sangat penting bagi negara ditandai dengan adanya Hari Anak Nasional setiap tahun dan adanya perlindungan serta hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang. Namun anak masih saja menjadi korban kekerasan seksual khusunya pencabulan dan selalu marak setiap tahunnya, ini dikarenakan presepsi di masyarakat bahwa anak adalah seseorang yang lemah dan tidak berdaya serta belum adanya pendidikan seksual (sex education) di Indonesia yang masih menjadi hal tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya justru sangat penting supaya anak tahu bagian privat mana yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakkan teori keadilan dan kepastian hukum dan metode penelitian yang digunakkan ialah penelitian normatif yuridis dimana peneliti mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang belum cakap akan hukum justru dicabuli bahkan oleh orang terdekat dalam kurun waktu yang lama dimana pelaku juga melakukan ancaman kekerasan kepada anak yang dari perbuatan tersebut anak korban hamil dan melahirkan, melihat hal tersebut aparat penegak hukum dituntut lebih aktif jika perkara menyangkut tentang anak. Yang dimana hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang mengatakan hakim harus memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat yang dalam pertimbangannya tersebut bisa dijadikan acuan berupa yurisprudensi bagi hakim lain. Dalam menjatuhi putusan terhadap suatu tindak pidana hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yang dari hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim memutus penjara maksimal 20 tahun penjara. Dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 bisa dikenakan ancaman 15 tahun penjara namun dalam ayat (3) jika dilakukan oleh orang tua atau wali hukuman penjaranya menjadi 20 tahun penjara. Penuntut umum menuntut 12 tahun penjara sedangkan hakim memutus 13 tahun penjara, hanya melebihi satu tahun, melihat hal tersebut maka jelas menjadi ketidakpastian hukum dan sangat tidak adil bagi anak korban. Mengingat Secara biologis, sebelum pubertas organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan ditambah ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan pun akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan pada anak. Inilah yang menimbulkan tarumatis bagi anak hingga dewasa.

Actions (login required)

View Item