Stephanie, Tasya Adinda (2022) ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH TERDAKWA EDI SUSILO BIN SUPARJO (STUDI PUTUSAN PN BEKASI NO. 10/PID.B/2020/PN BEKASI). Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)

Abstract

Analisis Hukum Tindak Pidana Perjudian Oleh Terdakwa Edi Susilo Bin Suparjo (Studi Putusan PN Nomor 10/Pid.B/2020/PN Bekasi). Perkembangan teknologi zaman sekarang semakin caggih, dengan adanya internet dan teknologi yang semakin maju sehingga sekarang sangat pesat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif yang terjadi karna perkembangan teknologi semakin banyak kemajuan memudahkan setiap manusia menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, selain berdampak positif bisa juga berdampak negatif terbukti dengan maraknya situs judi online. kemudahan akses ke internet dan kemudahan memperoleh informasi mengenai situs perjudian online dapat berdampak pada anak di bawah umur jika tanpa pengawasan. Maka mengenai penerapan hukum terhadap pelaku, pemerintah membuat hukuman terhadap pelaku judi online agar pelaku memiliki efek jera, yang di atur dalam pasal perjudian Pasal 303 Bis Ayat 1 KUHP, sedangkan untuk pasal perjudian online di atur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap bahan sekunder, hasil penelitian dan studi kasus dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur dan sayarat dipidananya seorang terdakwa dan pertimbangan hakim dalam penerapan hukum studi kasus Putusan PN Nomor 10/Pid.B/2020/PN Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi menyimpang. Penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal tersebut seharusnya majelis hakim bisa menggunakan pasal tersebut untuk si pelaku diberikan hukuman yang lebih berat dari keyakinannya dalam memberikan hukuman yang sebanding dengan perilaku yang di perbuat si pelaku.

Actions (login required)

View Item