PRAMESWARI, VISKA ADITYA NINGRUM (2025) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBERIAN UANG PESANGON (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar Atas Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Makasar). Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text Viska Aditya Ningrum Prameswari - 211200021 (ABSTRAK).pdf Download (1MB)
	Text Viska Aditya Ningrum Prameswari - 211200021 (BAB I).pdf Download (1MB)

Abstract

Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.Ada beberapa faktor yang menjadi dampak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), salah satunya karena pekerja memasuki usia pensiun. Pada saat Pemutusan Hubungan Kerja terjadi maka secara bersamaan muncul kewajiban pengusaha untuk membayarkan hak pekerjanya berupa uang pesangon. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk Untuk menganalisis gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan Undang-Undang yang berlaku dan untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara pemberian uang pesangon atas putusan No. 6/Pdt.SusPHI/2023/PN.Makasar. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan studi kasus (case approach) adalah pendekatan ini memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Makasar, hakim menimbang beberapa fakta hukum yang terungkap pada saat persidangan dimana adanya kekeliruan klaim yang dilakukan oleh penggugat, mengenai masa kerja serta besaran uang pesangon yang dituntutkan oleh penggugat kepada tergugat, selain itu hakim juga memutuskan perhitungan uang pesangon menggunakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur setempat, bukan berdasarkan gaji terakhir yang penggugat terima. Pada perkara ini yang dimana penggugat menggugat besaran uang pesangon dikarenakan penggugat memasuki usia pension, maka hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Actions (login required)

View Item