Wiyanto, Andy (2017) GAGASAN PENGAWASAN DAN KESEIMBANGAN (CHECKS AND BALANCES) DALAM HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)

Abstract

Terjadi pergeseran gagasan pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pegeseran itu erat hubungannya dengan relasi antar lembaga negara. Sedangkan relasi antar lembaga negara itu merupakan intisari dari sistem pemerintahan suatu negara. Perubahan UUD 1945 berimplikasi pada berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini memberi angin baru dalam hubungan antar lembaga negara. Khusus berkenaan dengan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden, terdapat beberapa kekuasaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Beberapa kekuasaan yang dimiliki bersama itu, merupakan implementasi dari gagasan checks and balances dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk gagasan checks and balances tersebut, utamanya setelah Perubahan UUD 1945. Untuk melakukan kajian itu, tentu tidak dapat dilepaskan dari proses Perubahan UUD 1945. Sehingga penelitian ini, memandang antara proses dengan hasil Perubahan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat eksplanatoris. Selain itu, penelitian ini ditujukan kepada penelitian terhadap sejarah hukum dan asas-asas hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam Perubahan UUD 1945 digagas sistem pemerintahan presidensil yang khas Indonesia yaitu sistem quasi presidensil yang lebih sempurna. Konsekuensinya adalah, UUD 1945 setelah perubahan melahirkan bentuk checks and balances yang khas Indonesia. Sebab ketika dilihat dari tingkat ketergantungan antara eksekutif terhadap legislatif, maka UUD setelah perubahan menganut checks and balances sebagaimana gagasan aslinya. Namun jika dilihat dari hubungan antara DPR dengan Presiden; maka dalam hal pelaksanaan kekuasaan legislatif, UUD 1945 setelah perubahan menganut bentuk checks and balances yang telah dimodifikasi. Sedangkan dalam pelaksanaan kekuasaan diplomatik dan yudikatif, UUD 1945 setelah perubahan menganut bentuk checks and balances sebagaimana gagasan aslinya. Hasil itu terjadi setelah melalui sebuah proses historis yang berliku, sebab pada mulanya UUD 1945 tidak menganut gagasan checks and balances sebagaimana ide aslinya. Proses perumusan gagasan checks and balances dalam Perubahan UUD 1945, tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang melatar belakanginya. Latar belakang Perubahan UUD 1945 adalah reformasi yang membawa Indonesia melepaskan diri dari belenggu pemerintahan otoriter, dengan cara mengurangi kekuasaan yang dimiliki Presiden dan memberdayakan Lembaga Negara lainnya.

Actions (login required)

View Item