NOVITA, DIAN (2025) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PRIBADI (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 6069/K/Pid.Sus/2023). Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text DIAN NOVITA - 211200001 (BAB I).pdf Download (1MB)
	Text DIAN NOVITA - 211200001 (ABSTRAK).pdf Download (787kB)

Abstract

Kemajuan teknologi memudahkan penyebaran informasi secara massal dan cepat, namun diantara manfaat kemajuan teknologi adapula kerugian yang muncul salah satunya adalah kejahatan dalam bentuk “cyber crime”, penyalahgunaan teknologi dapat memiliki peluang yang berujung kepada tindak pidana jika tidak sesuai dengan aturan hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Satu diantara bentuk kejahatan cyber crime ialah kejahatan atau pelanggaran mengenai kesusilaan dibidang elektronik yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pribadi (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pribadi dengan studi kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023 serta untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pribadi yang memuat konten pornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (legal research) serta pendekatan penelitian ini difokuskan pada case approach Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023 dan menggunakan teori hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 6069/K/Pid.Sus/2023 telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyebaran video pribadi yang memuat konten asusila, putusan kasasi tersebut menguatkan putusan pertama setelah sebelumnya pelaku mendapat kesempatan untuk mengajukan banding perihal penghapusan pidana tambahan dilarang menggunakan fasilitas internet selama 8 tahun terhitung sejak masa penahanan yang kemudian ditolak dalam putusan kasasi.

Actions (login required)

View Item