PURWANDANI, MAYA SARI (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KECELAKAAN PEKERJA TAMBANG: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Undergraduate thesis, Universitas Satya Negara Indonesia.

	Text MAYA SARI PURWANDANI - 211200010 (ABSTRAK).pdf Download (2MB)
	Text MAYA SARI PURWANDANI - 211200010 (BAB I).pdf Download (1MB)

Abstract

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi negara yang kaya akan sumber daya alam. Aktivitas pertambangan tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan industri turunan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Karakteristik kegiatan pertambangan yang melibatkan penggunaan alat berat, bahan peledak, sistem bawah tanah, serta kondisi kerja yang ekstrem menjadikan sektor ini rentan terhadap kecelakaan kerja. Kecelakaan tambang tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang besar, kerusakan lingkungan, gangguan terhadap masyarakat sekitar, serta dampak sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini memililiki tujuan Untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan tambang menurut perspektif hukum pidana, dan mengkaji secara komprehensif konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan tambang menurut perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yurisis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin indentifikasi, vicarious liability, maupun strict liability, sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian, pembiaran, atau kegagalan dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja selain itu sanksi yang dapat dijatuhkan tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau perbaikan akibat tindak pidana.

Actions (login required)

View Item