Ningsih, Sri Lestari (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN OLEH AHMAD DHANI KEPADA BASUKI TJAHAJA PURNAMA (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA.

	Text SKRIPSI SRI LESTARI NINGSIH_Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI SRI LESTARI NINGSIH bab 1.pdf Download (919kB)

Abstract

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat melalui berbagai media, termasuk media sosial, namun beberapa orang banyak yang salah menggunakannya, salah satunya yaitu dalam mengungkapkan hal negatif. Hal negatif itu bisa berupa ujaran kebencian, munculnya tindakan ujaran kebencian bisa menimbulkan kerusuhan baik secara individu ataupun antargolongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim memutus perkara No. 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel dan putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI tentang tindak pidana ujaran kebencian. Pada putusan tersebut hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah memerhatikan beberapa aspek sebelum menjatuhkan putusan pidana agar terciptanya keadilan yang sebenarnya. Penelitian ini menganut model penelitian hukum normatif, di mana objek yang ada pada penelitian ini merupakan putusan hakim atau UU (undang-undang). Sedangkan jenis pendekatannya merupakan pendekatan kualitatif yuridis normatif, di mana pendekatan ini berkaitan dengan beberapa alasan dalam hukum yang dipakai hakim agar sampai pada keputusan serta menelaah kesesuaian antara putusan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi memutuskan tindakan Terdakwa merupakan tindakan ujaran kebencian. Hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu melihat pada aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis adalah hakim memutus bahwa tindakan Terdakwa benar merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan pada pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008. Aspek filosofisnya adalah hakim mempertimbangkan kebebasan individu yang tak terbatas, melainkan dibatasi oleh norma dan hukum. Aspek sosiologisnya adalah hakim memutuskan bahwa tindakan Terdakwa dapat memicu permusuhan antar golongan dilihat berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana, di mana saat itu dikenal dengan tahun politik. Putusan hakim juga sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Actions (login required)

View Item